Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerukunan hidup umat beragama di Propinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar, Senin (10/3). 

"Tujuan kunjungan kami ke Kalimantan Barat ini sebenarnya lebih kepada fungsi pengawasan yang kami emban. Kami ingin mengetahui pelaksanaan program-program yang telah dijalankan mitra kerja Komisi VIII, sejauh ini sudah seperti apa," jelas Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah yang memimpin rombongan. 

Di lanjutkan Ida, salah satu yang ingin ia ketahui adalah potensi kerukunan antar umat beragama di Kalimatan Barat, yang salah satunya menjadi tugas dan wewenang dari Kementerian agama sebagai salah satu mitra kerja Komisi VIII.

Mendengar penjelasan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang menyambut Komisi VIII mengatakan, bahwa sejauh ini Kalbar tidak memiliki permasalahan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. 

"Bahkan kami sering dijadikan contoh kerukunan umat beragama di propinsi lainnya, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Yogyakarta," ungkap Christiandy Sanjaya.

Ditambahkannya, pada tahun 2009 beberapa pemuda mengikuti dialog dan kunjungan pemuda lintas agama di Pontianak yang diadakan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag RI), bahkan dari ajang tersebut terbentuklah forum komunikasi pemuda lintas agama (Forkopelia).

Dari ajang tersebut terciptalah pelopor kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Bahkan sebagai Ketua Dewan Kerukunan Umat Beragama, Christiandy juga mengalokasikan anggaran khusus sebesar 30 juta rupiah untuk Kabupaten/Kota se Kalbar, yang diambil dari DIPA Kemenag masing-masing Kabupaten\Kota. (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.